SIDOARJO — oponus.com
Jumlah penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengalami gangguan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, kembali bertambah. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mencatat total 748 pasien hingga Jumat, 4 September 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 728 pasien telah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Sementara 20 pasien lainnya masih dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan. Kondisi pasien yang menjalani perawatan terus dipantau oleh tenaga medis.
Salah seorang wali santri, Sufaat, menggambarkan keluhan awal yang dialami anaknya: “Mulai terasa pusing dan mual.”
Dari pihak pesantren, Pengasuh Ponpes Manbaul Hikam KH Abdul Wahid Harun menegaskan makanan MBG tidak diproduksi di lingkungan pondok. “Kami hanya menerima manfaat saja,” katanya. Pesantren menyiapkan posko dan mendampingi santri yang dirawat.
Bupati Sidoarjo Subandi memastikan penanganan medis telah dilakukan terhadap para korban. “Semua pasien tertangani dengan baik,” ujarnya saat meninjau kondisi santri. Ia juga meminta wali santri tidak khawatir dan menegaskan rumah sakit diminta menangani pasien hingga pulih.” ujarnya.
Kasus ini berkaitan dengan makanan yang dipasok dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah di Kecamatan Tanggulangin. Sejak kejadian dilaporkan, dapur penyedia telah dihentikan sementara untuk kepentingan investigasi dan evaluasi keamanan pangan.
Kepala SPPG Kalitengah, Rafli Ridho, menyampaikan penyesalan atas kejadian tersebut. “Mohon maaf ya, saya menyesal,” ucapnya kepada wartawan. Ia menyatakan penyebab gangguan kesehatan masih menunggu proses investigasi.
Secara nasional, Badan Gizi Nasional melaporkan terdapat 5.482 penerima manfaat terdampak gangguan kesehatan dalam 71 kejadian sejak 22 Juli 2026. Kepala BGN Sudaryono menyebut mayoritas insiden diduga berkaitan dengan pelanggaran prosedur operasional, terutama dalam pengolahan dan distribusi makanan.
Wakil Kepala BGN Trenggono menyatakan kepala SPPG Kalitengah telah dicopot menyusul hasil penelusuran awal. “Itu tanggung jawab kepala dapur,” katanya, merujuk pada dugaan kelalaian dan ketidakpatuhan terhadap SOP.
Pemerintah diminta memastikan setiap dapur MBG menerapkan standar keamanan pangan secara ketat, mulai dari kualitas bahan baku, kebersihan pengolahan, penyimpanan, hingga ketepatan waktu penyajian. Keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program.
Komentar