Jakarta – Oponus.com
Benarkah Indonesia menuju darurat finansial?
Ini adalah perkiraan yang bisa dirasakan dengan apa yang sebenarnya terjadi sampai saat ini. Keuangan negara ini telah salah arah dan telah salah urus. Tidak ada perencanaan yang matang dalam mengelola negara.
Tiba akal, tiba kebijakan dan tiba tindakan.
Walaupun bukan ahli secara ekonomi, namun Puzzle-puzzle nya bisa dirangkai untuk menyimpulkannya bahwa itu memang benar.
Berikut beberapa catatannya:
1. Terkuncinya Rupiah di angka Rp 17.900 sampai Rp 18.100 per USD tidak bisa bergerak menguat lagi kembali di kisaran angka 16 ribuan.
2. Mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebagai penguasa dan pengatur Bank Sentral dengan alasan pribadi dan tidak diungkapkan langsung sebagai bentuk ketidakuatan melihat tata kelola ekonomi yang ada. Sebelumnya jajaran OJK juga sudah mundur.
3. Semakin dipotongnya anggaran daerah (TKD) secara tidak rasional hingga hampir semua daerah mengalami kesulitan menjalankan program program kerakyatan. Bahkan untuk membayar semua gaji dan tunjangan pegawai saja sudah kesulitan. Pembangunan di daerah sejatinya ikut menggerakan pertumbuhan ekonomi akar rumput.
4. Munculnya program program overfinancial tanpa perencanaan matang dan berjalan amburadul bahkan penuh korupsi seperti MBG dan KDMP tanpa penyelesaian yang jelas terukur dan menyehatkan fiskal negara.
5. Sentralisasi pengelolaan keuangan dibarengi dengan beban pengeluaran di pusat akibat banyaknya jumlah kabinet, pembentukan lembaga dan badan baru yang tidak jelas arah dan dasar hukumnya, dan kesemuanya itu menyedot anggaran sangat besar. Uang rakyat habis untuk memperkaya lembaga tetapi miskin fungsi.
6. Tidak bergeraknya berbagai sektor industri dan diikuti banyaknya perusahaan asing yang tutup serta mengalihkan perusahaannya ke negara tetangga khususnya Thailand dan Vietnam.
7. Mahalnya harga tiket pesawat mengakibatkan semakin lemahnya traffic transaksi dan pertumbuhan bisnis berbiaya murah antar daerah.
8. Penegakan hukum yang makin amburadul menakutkan dunia bisnis dalam bertransaksi. Bagaimana penyitaan aset aset perkebunan dll yang begitu besar tetapi tidak memberikan manfaat keuntungan yang besar. Malah yang terjadi justru antar aparat penegak hukum saling cakar dan bebrebut kue yang bukan kewenangannya untuk kepentjngan para oknum. Ini melahirkan dis_trust terhadap aparat penegak hukum.
9. Arah Danantara sebagai lumbung uang negara dari BUMN belum terlihat di jalur optimisme sementara ancaman ratusan BUMN akan ditutup akan melahirkan PHK besar-besaran.
“Selain rugi juga akhirnya jadi beban negara,”pungkas GPS
Komentar