Indonesia-Oponus.id
Gini nak, seorang Psikolog Indonesia yang dosen di Perguruan Tinggi terkemuka di luar negeri sana pernah bilang. “Bahwa penduduk bumi dibagian Selatan, termasuk kita, cenderung lebih mengedepankan Perasaan daripada Pikiran yang rasional, berkeadilan dan beradab dalam mengambil keputusan”.
“Kok bisa Opa? Bukankah di negara kita juga banyak ilmuwan, negarawan, cerdik cendekia dan kaum Strata?, ” tanya sang cucu heran.
Ya nak, predikat, gelar dan penokohan seseorang bukan jaminan orang itu akan mengedepankan pikiran rasional ketimbang perasaanya, dalam hal ini perasaan suka atau tidak suka sebagai dasar pengambilan keputusanya.
“Contohnya Opa?, ” tanya sang bocah.
Lihatlah nak, para petinggi negeri ini dalam mengambil keputusan. Apa yang membuat mereka menduduki jabatan tidak jelas kriterianya, tidak jelas kompetensinya dan tidak ada keterangan kenapa seseorang dipilih menduduki jabatanya.
“Jadi kalau dasar pengambilan keputusan tidak jelas berarti kinerjanya juga tidak jelas ya Opa?,”lanjutnya.
Kemungkinan besar begitu nak, apalagi yang merangkap jabatan, ngurus yang satu saja blunder, penuh kontroversi, malah ditambah dikasih beban kerja baru.
” Jelasnya gimana Opa?,”.
Contoh, Ketua Umum Partai Politik yang jadi menteri nak.
Partai Politik itu semacam “pabrik” yang “memproduksi” pejabat publik, legislator yang nantinya memproduksi undang-undang yang mengatur hajat hidup ratusan juta manusia di negeri ini.
Betapa pentingnya jabatan Ketua Umum sebuah partai politik, dia yang ikut menentukan siapa yang jadi Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.
Dia juga yang “memegang nyawa” para Anggota Dewan disetiap tingkatan. Kalau kebetulan gak suka secara personal kepada anggota dewan itu, atau ada kepentingan lain, anggota dewan terpilih itu bisa “dirumahkan”, disuruh kembali ke alam nyata, ngurus anak istri di rumah.
Lalu tiba-tiba sang Ketum Parpol didapuk jadi menteri yang tugasnya mengelola anggaran negara untuk kepentingan rakyat, teorinya sih gitu, tapi banyak perkara yang kemudian ada anggaran yang dialirkan ke partainya.
Enak kalau tidak ketahuan nak, kalau ketahuanpun tinggal langsung dikembalikan ke KPK, habis perkara.
Ketum Parpol takutnya sama OTT, mungkin tidak takut Tuhan.
Sistem penentuan jabatan dalam partai politik itu juga setali tiga uang, berdasarkan rasa suka tidak suka, kedekatan dan balas budi.
Siapa memainkan apa, siapa bikin apa, siapa menguntungkan siapa.
Satu lagi nak, lihat debat para pemburu kursi pejabat publik itu, 90 persen saling serang secara personal, dideskreditkan sampai ke privasi keluarganya, “dipetani” kata orang desa, dicari kesalahanya yang sudah pasti ada.
Lalu itu dijadikan peluru yang ditembakan ke publik agar berubah pikiran lalu memilih sang jagoanya.
Dengan dalih bebas menyatakan pendapat, meski pendapat negatif.
“Ndesit”, kata seorang politikus dalam sebuah tulisanya, semacam pola yang cenderung menjadikan kebencian menjadi alat berpolitik.
Politik mengajak benci.
Dan ternyata ini cukup efektif nak.
Lalu terbukalah sebuah lapangan kerja baru, jadi Influenser, Buzzer atau menjadi “pembela” di persidangan media sosial maupun media yang tidak bersifat sosial.
Begitulah keadaan negeri kita hari ini nak, anggaran dan seluruh hasil buminya dikelola oleh negara, Ketum Partai Politik sebagai pemegang kendalinya, langsung maupun tidak langsung.
“Terus enaknya cita-cita cucu jadi apa nanti Opa?, ” tanyanya lagi.
Sekolahlah biasa saja, jangan pintar-pintar, percuma, munafik sedikit jangan terlalu jujur, sebab orang jujur hanya ada di Komik, dengar dulu lagu Iwan Fals itu nak, sepertinya ada benarnya juga.
Mungkin ini Demokrasi Bodong nak.
(Red-Pimred)
Komentar