SURABAYA – oponus.com
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Ony Setiawan, menyoroti ketimpangan sektor peternakan nasional. Khususnya, di Jawa Timur.
Ia mendesak pemerintah daerah (pemda) turun tangan secara masif dalam memfasilitasi peternakan rakyat. Tujuannya adalah menghadapi dominasi korporasi besar dan ketergantungan pada komoditas impor.
Ony mengungkapkan bahwa saat ini bibit ayam petelur dan pedaging di dalam negeri masih sangat bergantung pada indukan (grandparent stock) impor. Padahal, Kementerian Pertanian (Kementan) sebenarnya telah memuliakan varietas lokal, seperti ayam kampung unggulan yang sudah tersertifikasi.
“Sayangnya, varietas lokal unggulan ini belum dibudidayakan secara masif di dalam negeri. Potensi besar kita justru jalan di tempat,” ujar Ony Jumat, 17 Juli 2026.
Selain masalah pembibitan, Ony juga menyoroti hulu rantai pasok peternakan, yaitu sektor pakan. Menurutnya, produsen pakan ayam lokal saat ini menghadapi tembok tebal berupa sulitnya mendapatkan sertifikasi resmi.
Tanpa adanya sertifikasi, pakan lokal tidak bisa masuk ke jaringan pasar formal. Dampaknya, peternak kecil terpaksa bergantung 100 persen pada pakan pabrikan skala besar yang harganya kerap berfluktuasi mengikuti harga jagung impor dan tata niaga global.
Di sisi lain, bahan baku pakan ternak di Indonesia masih sangat bergantung impor. Antara lain, bungkil kedelai (soybean meal), tepung daging (meat and bone meal), jagung, gandum, dan produk ekstrak nabati lain seperti corn gluten meal (CGM). Ketergantungan pada pakan pabrikan skala besar ini didorong oleh kebutuhan akan sumber protein tinggi.
Kondisi tersebut, tambahnya, diperparah dengan struktur pasar unggas (ayam dan bebek) saat ini yang dari hulu hingga hilir —mulai dari bibit, pakan, hingga hasil peternakan— yang masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan peternakan raksasa (integrator). Itu membuat peternak kecil atau rumahan kian tersisih dan kesulitan bersaing.
Melihat kondisi yang tidak berimbang (asymmetric market) ini, Ony menegaskan bahwa intervensi pemerintah daerah mutlak diperlukan. Pemda tidak boleh tinggal diam menggunakan kacamata pasar bebas, melainkan harus hadir sebagai regulator dan pelindung ekonomi wong cilik.
Ia mendorong pemda-pemda di Jawa Timur menyusun program fasilitasi yang komprehensif. Pertama, penyediaan bibit seperti memasyarakatkan dan mempermudah akses bibit varietas lokal unggulan.
Kedua, kemudahan pakan dengan membantu standardisasi dan sertifikasi produsen pakan lokal agar harganya lebih terjangkau. Ketiga, pemasaran hasil ternak yakni menjamin pasar bagi peternak skala rumahan agar tidak kalah saing dari produk korporasi.
Fasilitasi tersebut, lanjut Ony, tidak hanya berfokus pada sektor unggas (ayam dan bebek), tetapi juga harus mencakup peternakan ruminansia (sapi, kambing, dan domba) serta jenis hewan konsumsi lainnya.
“Pemerintah daerah harus hadir memberikan proteksi dan fasilitas nyata. Fokus kita harus bergeser pada penguatan peternak kecil dan rumahan. Jika mereka difasilitasi dengan baik dari bibit hingga pakan, kita tidak hanya membangun ketahanan pangan, tapi juga mewujudkan kedaulatan pangan yang berdikari,” pungkas politisi PDIP tersebut.
Komentar