JAKARTA – oponus.com
Kasus dugaan keracunan yang dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali meluas.
Dalam rentang 1–3 September 2026, hampir 2.000 orang di sejumlah daerah dilaporkan mengalami gejala sakit setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan melalui program tersebut.
Data yang dihimpun dari laporan pemerintah dan otoritas kesehatan menunjukkan sedikitnya 1.950 siswa, guru, dan santri terdampak dalam rangkaian kejadian di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Gejala yang dilaporkan antara lain mual, muntah, diare, sakit perut hingga pusing.
Kasus Terbesar Terjadi di Rembang dan Sidoarjo
Salah satu kasus terbesar terjadi di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sebanyak 752 siswa dan 25 guru di SMAN 1 Lasem dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.
Kasus besar lainnya terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Sekitar 730 orang, sebagian besar santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, dilaporkan terdampak.
Sebagian besar korban telah mendapatkan penanganan medis dan dinyatakan dapat kembali menjalani pemulihan di rumah.
Kasus serupa juga dilaporkan di Agam, Sumatera Barat, dengan 276 orang terdampak.
Sementara di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, 152 siswa dari dua sekolah menjalani perawatan setelah mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan keracunan makanan.
Di Bener Meriah, Aceh, sejumlah siswa dan seorang kepala sekolah juga dilaporkan mengalami keluhan setelah mengonsumsi makanan MBG.
Lebih dari 50 Ribu Orang Terdampak Sejak Program Berjalan
Meluasnya kasus terbaru tersebut menambah panjang daftar kejadian dugaan keracunan yang berkaitan dengan program MBG.
Berdasarkan data pemantauan Kementerian Kesehatan hingga 2 September 2026 yang dikutip Associated Press, terdapat 560 kejadian terkait dugaan keracunan makanan MBG dengan total 50.059 orang terdampak di 245 kabupaten/kota pada 36 provinsi.
Sementara itu, data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga menunjukkan tingginya jumlah korban. JPPI mencatat total korban dugaan keracunan MBG sejak 2025 hingga Agustus 2026 mencapai 43.838 orang di 36 provinsi.
Perbedaan angka tersebut berkaitan dengan metode pencatatan dan periode data yang digunakan masing-masing lembaga.
BGN Perketat Pengawasan Dapur MBG
Badan Gizi Nasional (BGN) kini memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur penyedia makanan MBG.
Dalam evaluasi internal yang disampaikan kepada DPR, sekitar 80–90 persen kasus sebelumnya disebut berkaitan dengan kegagalan menjalankan prosedur keamanan pangan, termasuk penyimpanan bahan makanan, penerimaan bahan baku, pengendalian suhu, serta batas waktu konsumsi makanan.
Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sekitar 27 ribu pusat distribusi makanan.
Sedikitnya 833 dapur dilaporkan telah dihentikan operasionalnya karena tidak memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.
Keamanan Pangan Jadi Sorotan
Rentetan kasus tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan sistem keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG yang terus diperluas secara nasional.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan asupan gizi dan menekan masalah kekurangan gizi serta stunting. Namun, perluasan program dengan jumlah penerima yang sangat besar juga membuat standar keamanan pangan menjadi faktor yang tidak bisa ditawar.
Pemerintah dituntut memastikan setiap makanan yang didistribusikan melalui MBG memenuhi standar keamanan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi hingga makanan dikonsumsi penerima.
Hingga perkembangan terakhir, belum ada laporan mengenai korban meninggal dunia dalam rangkaian kasus terbaru tersebut, sementara penyebab pasti setiap kejadian masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang.
Kasus yang terus bermunculan menjadi peringatan bahwa keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh jumlah makanan yang berhasil dibagikan, tetapi juga oleh jaminan bahwa makanan tersebut aman dikonsumsi oleh anak-anak dan penerima manfaat lainnya.
Komentar