Bali-Oponus.com
Terpilihnya Kapolri baru Suyudi Ario Seto yang terasa senyap dan kilat kali ini bukanlah prosesi peralihan pucuk pimpinan Polri yang biasa-biasa saja.
Harus diakui, di tengah tuntutan dan harapan polisi yang makin mandiri, profesional dalam melayani dan mengayomi masyarakat, Polri telah berubah menjadi kekuatan politik yang signifikan.
Sulit menyatakan rotasi kali ini biasa-biasa saja. Ada beberapa catatan awal untuk pisau analisisnya.
Publik pun sudah tahu bahwa salah satu kekuatan Joko Widodo salah satunya Kapolri dijabat Listyo Sigit Prabowo.
Beberapa gerakan menumbangkan Listyo Sigit dari kelompok lain yang dekat dengan kekuasaan selalu gagal.
Bahkan usai kerusuhan Agustus tahun lalu, rencana untuk membuat Tim Reformasi Polri juga kempes masuk angin dengan masuknya jajaran Kapolri dalam tim tersebut.
Begitu kuatnya sehingga Presiden Prabowo Subianto tidak mudah mengendalikannya, walau secara konstitusi kuat tetapi secara politik masih sulit. Perlu menunggu momentum. Apalagi jasanya juga begitu besar dalam Pilpres.
Bahkan harus diakui, kekuasaan Listyo Sigit di Coklat begitu kuat dan terlama memimpin Polri. Sejak Januari 2021 baru bisa dilengserkan 1 Oktober 2026.
Terlama dan layak masuk MURI. Padahal dengan kekuatannya, UU Polri mampu diubahnya dengan cepat, Khususnya aturan tentang masa pensiun dan jabatan Kapolri.
Luar biasa, UU dibuat secepat kilat yang membuat ada dasar hukum jika Listyo Sigit bisa berkuasa hingga 2029 nanti di Polri.
Di sisi lain, yang ingin mengganti juga terus bermanuver untuk bisa menggantikannya.
Bahkan diduga dan berkembang gosip jika kisruh kasus Jampidsus Febrie Adriansyah ada kaitannya untuk mencari pintu melengserkannya tetapi gagal.
Konon hal itu dilakukan kelompok kekuasaan yang ingin ganti Listyo Sigit.
Pintunya adalah kasus di tubuh BGN dengan pelaksana SPPG didalamnya. Bahkan kejaksaan seluruh Indonesia sudah diperintahkan untuk melakukan penyelidikan ke seluruh SPPG dugaan korupsi, yang tentunya berdasarkan fakta mayoritas dikelola Yayasan Kemala Bhayangkari milik Polri.
Lalu akibat kisruh tersebut langkah pemeriksaan massif dihentikan kejaksaan Agung akibat serangan balik tergarapnya Febrie Ardiansyah secara memalukan.
Disini terlihat kekuatan Listyo Sigit yang kuat sekaligus catatan kuat bagi Prabowo untuk tidak membiarkan makin kuat. Sebab tindakan di level begitu biasanya dikoordinasikan terlebih dahulu ke Presiden secara tertutup.
Disini terlihat Prabowo sangat jitu berhitung. Dalam gerakan senyap dan ketika publik sedang sibuk bicara kasus apartemen mewah Napi di Lapas II A Cibinong, Surpres keluar untuk pemberhentian sekaligus pengangkatan Kapolri baru.
Gerakan pelucutan kekuatan Listyo Sigit itu dilakukan hanya dalam waktu 24 jam usai dilantik. 88 jabatan strategis didalamnya di jajaran MABES POLRI (Markas Besar Polisi Republik Indonesia) dan 19 pemegang teritorial strategis langsung diganti. Para Die Hard Listyo Sigit langsung dibersihkan untuk tidak pegang wilayah dan itu berarti tidak pegang kendali pasukan. Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP/2026 tertanggal 2 Oktober 2026 telah mengeksekusinya begitu tanggal 1 Oktober malam kekuasaan telah dipegang.
Ini tidak lazim. Belum ada konsolidasi internal sejak dilantik jadi Kapolri, Suyudi sudah bersihkan markas utama di Mabes dan di wilayah dalam satu tali komando. Gerak senyap, cepat, hemat dan tepat. Dan ini tentu bukan pekerjaan yang baru dilakukan ketika dilantik. Sangat diyakini sudah disiapkan secara rahasia lebih awal.
Bayangkan ada beberapa Kapolda yang baru menjabat beberapa bulan saja, bahkan untuk memperkenalkan diri saja belum keseluruhan di wilayah itu sudah diganti. Sangat banyak dipindahkan. Di sisi lain ini berkah bagi polisi yang berkarir di BNN yang cukup banyak mendapatkan promosi. Bayangkan Kapolda Jabar Irjen Pol Pipit Rismanto, Kapolda Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy dilantik 4 Juli 2026 sudha diganti. Begitu juga yang lain banyak kurang setahun sudah diganti. Daerah strategis di Jawa, Sumatera, Sulawesi hingga Bali langsung berganti.
Jadi rapat konsolidasi perdana di Mabes Polri dan wilayah oleh Kapolri baru sudah dengan teamwork yang mayoritas baru dan steril dari kekuatan lama. Apalagi mereka yang telah menerima TR sekarang sudah dilantik Kapolri. Sehingga sah bertugas biar halus yang lama dan loyal ke Listyo Sigit diupayakan dapat jabatan di luar struktural Polri alias ke kementerian atau lembaga. Intinya karirnya dijaga tetapi pasukannya tidak lagi punya kendali. Resmi beralih.
Tapi kan Listyo Sigit jadi kepala KSP, orang dekat Presiden?. Secara jabatan kelihatan memang iya, tetapi secara politik beda jauh. Mengomandoi 400 an ribu polisi dan keluarganya di tubuh Polri dengan mengelola KSP yang diberikan puluhan staf tanpa pasukan sangat beda jauh. Disinilah Listyo Sigit seakan dikandangkan. Dinaikkan untuk dininabobokan tanpa pegang kendali pasukan. Mau difungsikan atau tidak KSP secara maksimal tergantung Presiden. Malah gampang diawasi gerak-geriknya sekarang karena ngumpul di istana.
Bahkan untuk berkuasa informal Listyo Sigit juga sudah sulit karena kaki tangan di Mabes dan teritorial sudah dipangkas. Kapolri baru tampaknya tidak mau kinerjanya ke depan sulit bergerak akibat dwiloyalitas. Dengan formasi saat ini, diyakini monoloyalitas akan didapatkan Kapolri Suyudi. Dalam posisi begini, para perwira polisi akan cari selamatkan diri masing-masing untuk karirnya ke depan.
Sementara UU Polri yang baru hasil kerja keras Listyo Sigit dan jaringannya khususnya untuk penambahan usia akan dinikmati oleh Kapolri baru. Suyudi akan bisa sangat panjang menjadi Kapolri jika memang diperlukan Prabowo.
Sulit saat ini mendesain polisi profesional dan mandiri sesuai amanat reformasi ketika dipisahkan dari ABRI. Dengan jaringan hingga ke pelosok desa yang dimiliki dalam kultur garis komando, polisi telah menjadi kekuatan politik berseragam dan dalam perubahan didalamnya juga nuansa politiknya kental.
Entahlah apakah ke depan akan bergeser ke arah ideal atau justru untuk melanggengkan kekuatan politik yang disebut Parcok akan dilanjutkan. Jika tetap, maka yang berbeda hanyalah figur ketua umum Parcok dan arah loyalitasnya saja berganti. Kita lihat seiring perjalanan waktu.
Tetapi terlepas daripada itu, sudah saatnya memang Polri disegarkan pucuk pimpinannya dan berikan peluang semua angkatan untuk bisa menjadi pemimpin tertinggi di Kapolri.
Politik polisi dan polisi politik adalah realitas yang kini terjadi. Dan semua kini fokus ke 2029.
Hangatnya politik 2029 lebih awal panasnya.
(Red-JBL)
Komentar