Oponus.com| Jakarta – Kekuasaan di pusat negara kembali memperlihatkan wajahnya yang kejam: dua putra Maluku yang berprestasi kini harus rela digeser, tanpa jabatan strategis, tanpa pengaruh politik.
Mayjen TNI Arnold Ritiauw, sebelumnya Gubernur Akademi Militer (Akmil) yang menonjol, kini hanya menjadi Staf Pengajar di Lemhannas. Komjen Pol Martinus Hukom, Kepala BNN yang dikenal tegas melawan narkotika, dicopot dan diturunkan menjadi Perwira Tinggi (Pati) Anjak alias non-job di Mabes Polri.
Sandri Rumanama, aktivis Maluku, mengungkapkan kekecewaan yang mendalam:
“Sungguh tragis! Anak Maluku yang berprestasi, yang seharusnya menjadi simbol keterwakilan rakyat di pusat kekuasaan, kini digeser. Inikah keadilan bagi putra daerah?”
Pergantian Martinus Hukom mengejutkan banyak pihak. Seorang perwira tinggi dengan rekam jejak panjang, bahkan di Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror, kini ditempatkan di kursi tanpa kewenangan. Sebuah keputusan yang menurut Rumanama “memalukan bagi negeri yang katanya menjunjung meritokrasi.”
Arnold Ritiauw, yang pernah menjadi figur TNI AD paling menonjol dari Maluku, kini hanya menjadi pengajar. Meski berperan strategis di bidang sumber daya manusia pertahanan, ia jauh dari lingkaran eksekutif yang membuat keputusan besar.
Kondisi ini mencerminkan ketidakadilan sistemik: anak-anak daerah, yang memiliki kapabilitas dan prestasi, justru dipinggirkan oleh elit politik dan birokrasi pusat. Maluku, dengan kekayaan alam yang melimpah, seakan dianggap tidak berharga.
Haidar Alwi, sesepuh Maluku, menegaskan:
“Dengan emas Gunung Botak dan cadangan blik migrasi, Maluku mampu membayar hutang negara. Tapi elit politik justru menutup mata dan menyingkirkan putra daerah dari pusat kekuasaan.”
Pertanyaannya kini semakin jelas sampai kapan anak Maluku harus melihat bangsanya sendiri dicabut haknya untuk berperan di level nasional? Sampai kapan elit Jakarta terus menganggap daerah sebagai penonton, bukan pemain utama?
Maluku tidak boleh diam. Maluku harus hadir, menuntut haknya, dan menembus tembok kekuasaan yang membelenggu.(AXS).
Komentar